Wakil Ketua komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto: Metrotvnews.com/Fachri.
Jakarta: Keputusan Kepolisian wilayah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan Hukuman pemberhentian Tak berbarengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, dikarenakan menyetubuhi tahanan hingga hamil didukung. Namun, Hukuman tersebut harus diikuti berbarengan tahapan pidana.
“gua minta pemecatan saja Tak lumayan, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal,” ucapan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.
Sahroni mengaku geram berbarengan perbuatan pelaku. dikarenakan, memberikan berakibat buruk terhadap institusi.
“Ini akurat-akurat keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri,” singkap Sahroni.
Selain itu, Sahroni menghargai ketegasan Polri bagian dalam menjatuhkan Hukuman. Penindakan terhadap oknum sebagai bukti bahwa Tak Eksis seorang pun Nan kebal aturan.
“Jangan Eksis perlindungan hanya dikarenakan seragam atau jabatan. Malah Polri harus menunjukkan bahwa institusinya yakin penuh diri membersihkan dirinya seorang diri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Sahroni.
Polda NTB menjatuhkan Hukuman PTDH atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani. dikarenakan, Sarbani terbukti melanggar code etik profesi Polri, termasuk berhubungan tubuh berbarengan seorang tahanan Wanita.
.jpg)
Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Medcom.id.
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid berbisik, penerapan Hukuman tersebut merupakan keluaran sidang Komisi code Etik Kepolisian (KKEP) Nan digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB, Senin, 9 November 2026.
“Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh hasilkan berikut merawat integritas dan profesionalisme Personil, terutama Nan terbukti melaksanakan pelanggaran berat banget,” ucapan Kholid dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.
Kholid menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan tapak kerja Nan transparan, Rasional, dan konfirmasi sesuai berbarengan regulasi perundang-undangan Nan Beraksi di lingkungan Polri.